Sektor kehutanan Indonesia memiliki peranan penting dalam menangani krisis iklim. Indonesia telah membuat komitmen yang berani kepada dunia melalui Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Paris. Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara signifikan pada tahun 2030. Tetapi muncul pertanyaan dari apa kunci utama dari ikrar ini? Ini bukan sektor energi atau transportasi melainkan hamparan hutan yang dimiliki oleh negara dengan lebih dari 17.000 pulau. Ini membawa kita ke istilah kunci “FOLU Net Sink 2030”. FOLU adalah singkatan dari Forestry and Other Land Use (Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya). Visi FOLU Net Sink 2030 merupakan target ambisius di 2030, sektor kehutanan Indonesia harus mencapai status Net Sink. Sederhananya, Net Sink berarti jumlah karbon yang dapat diserap dan disimpan oleh hutan yang ada harus lebih besar daripada emisi yang dilepaskan (akibat deforestasi, degradasi, atau kebakaran). Ini benar-benar mengubah peran hutan kita dari sumber emisi potensial menjadi solusi iklim bersih.
Bagi Indonesia, FOLU Net Sink bukan hanya kewajiban moral, tetapi bagian strategi ekonomi. Sebagai seseorang yang telah mempelajari jasa ekosistem dan kaitannya dengan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi, manfaat ganda strategi ini sangat relevan. Dengan melindungi dan memulihkan hutan, kita mencapai dua tujuan utama yaitu mitigasi, dengan memenuhi target NDC Indonesia dan memposisikan kita sebagai pemimpin dalam solusi iklim, dan Ekonomi Hijau, dengan membuka peluang besar untuk pendanaan dan investasi iklim (seperti REDD+ atau mekanisme Penetapan Harga Karbon) yang dapat disalurkan menuju pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Untuk mencapai Net Sink pada tahun 2030, Indonesia menerapkan strategi berdasarkan tiga pilar tindakan yang secara mendasar mengubah cara kita mengelola lahan kita. Yang pertama adalah Mencegah Kebocoran Karbon, yang berfokus pada menghentikan deforestasi. Fondasi ini intinya adalah menutup keran emisi melalui penguatan penegakan hukum terhadap penebangan liar dan peningkatan sistem pengendalian kebakaran secara signifikan, terutama di lahan gambut yang kaya karbon. Pilar kedua adalah dengan meningkatkan kapasitas penyerapan melalui restorasi skala besar. Hal ini harus secara aktif memperkuat fungsi hutan sebagai penyerap karbon melalui rehabilitasi hutan dan lahan, menghijaukan jutaan hektar lahan kritis yang terdegradasi, dan melakukan restorasi ekosistem kritis hutan mangrove dan lahan gambut, yang memiliki beberapa kapasitas penyimpanan karbon tertinggi di planet ini. Pilar ketiga adalah keterlibatan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka. Ambisi tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan masyarakat, oleh karena itu perhutanan sosial memainkan peran penting. Dengan memberikan hak dan insentif pengelolaan kepada masyarakat lokal yang dimana mengubah dari ancaman menjadi pelindung karbon digaris depan. Hal ini memastikan bahwa upaya mitigasi iklim sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Secara alami, visi ini tentu saja menghadapi rintangan besar. Investasi hijau besar-besaran diperlukan untuk mendanai upaya restorasi dan perlindungan. Sehingga menimbulkan pertanyaan, seperti Akankah peraturan penetapan carbon credit yang baru diperkenalkan cukup kuat untuk mendorong sektor swasta berinvestasi besar-besaran dalam konservasi hutan? dan Bagaimana dapat memastikan sistem MRV (Monitoring, Reporting, and Verification) yang bersifat transparan dan akuntabel sehingga pencapaian Net Sink dapat diakui secara global?
FOLU Net Sink 2030 lebih dari sekadar target, melainkan peta jalan Indonesia menuju masa depan iklim yang tangguh. Keberhasilan di sektor kehutanan akan menentukan nasib NDC kita, dan berpotensi, nasib iklim global.
Penulis : Kevin Husein/ Climate Officer Gaia Indonesia
References
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2023. Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023: Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. https://phl.menlhk.go.id/media/publikasi/publikasi_file_1700463144.pdf.
Indonesia. (2022). Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf
